Anindya Bakrie: Lebih Baik Buka Lapangan Kerja Ketimbang Melamar Kerja

Ratusan orang mencari pekerjaan di acara Job Fair. (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews – Sekitar 50 persen lulusan perguruan tinggi atau sekitar 70 juta orang di Indonesia tidak memiliki mata pencaharian. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena mayoritas lulusan universitas lebih memilih bekerja pada suatu perusahaan dibanding menciptakan lapangan kerja.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Anindya Novian Bakrie, menyatakan mahasiswa sebagai pemuda penerus generasi bangsa saat ini  harus waspada karena setelah lulus dari universitas, mereka belum tentu aman dalam mencari pekerjaan. Apalagi tahun ini moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih berlaku.

“Jadi pilihannya, apakah teman-teman di sini ingin melanjutkan kerja keras yang telah didapat di universitas atau tidak. Kalau saya, melihatnya ini bukan hanya keinginan kerja, tapi juga tanggung jawab,” kata Anindya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional ‘Peran Mahasiswa dalam Membangun Kemandirian Bangsa’ yang digelar Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia di Jakarta, Senin 4 Maret 2013.

Anindya mengatakan, jika dilihat dari sisi lapangan kerja, lulusan perguruan tinggi di Indonesia kemungkinan besar hanya memiliki dua pilihan, yakni bekerja pada perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara, atau menciptakan lapangan kerja. Anindya lantas memberikan gambaran peluang dan tantangan bagi mahasiswa usai mereka lulus dari perguruan tinggi.

Anindya mendorong para mahasiswa untuk berani mandiri membuka usaha sendiri ketimbang mencari pekerjaan di perusahaan. “Peluang yang paling terlihat kalau dilihat dari survei, orang saat ini pada umumnya sedang punya dan mau keluarkan uang. Artinya, kalau kita mau bikin usaha sendiri, ada yang mau bayar atau memberi modal,” kata dia.

Kedua, ujar Anin, saat ini kondisi ekonomi makro di Indonesia cukup bagus dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Inflasi pun cukup datar, stabil, dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Dengan kondisi seperti ini, menurutnya, kepercayaan masyarakat domestik tinggi, begitu pula dengan pihak luar negeri. Maka itu ada banyak investasi.

Ketiga, lanjut Anindya, demokrasi di Indonesia tidak sempurna tapi berjalan. Indonesia pun secara infrastruktur lebih kuat dalam menyikapi pertumbuhan. “Tantangan banyak sekali, tapi bukan tidak bisa. Tantangan kita itu edukasi yang pas-pasan. Ini ironi karena 20 persen APBN sebesar Rp300 triliun, belum berhasil membuat masyarakat bisa mendapat pendidikan tinggi,” kata dia.

Anin pun mengatakan, faktor tantangan bagi pengusaha, dana bukanlah yang paling utama, melainkan ide dan kreativitas yang selaras dengan pasar dan edukasi. Selain Anindya, dalam acara Seminar Nasional ini hadir pula Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Ketua Umum DPP KNPI Taufan EN Rotorasiko, dan Sekjen Masyarakat Tambang Indonesia Ali Rahman. (eh)